BYD bisa dibilang sebagai salah satu pabrikan kendaraan listrik (EV) di dunia. Strategi yang diterapkan memproduksi EV dengan biaya lebih rendah dibandingkan kompetitor lainnya.
Dilansir Carscoops, strategi tersebut ternyata berpengaruh terhadap para pekerja dalam rantai pasokannya, menurut laporan terbaru mengenai risiko hak asasi manusia di industri EV.
Studi Recharge for Rights yang dirilis oleh Amnesty International menilai 13 pembuat mobil berdasarkan bagaimana mereka menangani risiko hak asasi manusia dalam rantai pasokan mineral mereka. Hasilnya, BYD berada di peringkat terbawah dengan skor hanya 11 dari 90 poin, diikuti Mitsubishi dengan 13 poin.
Peringkat Pabrikan Mobil Selain BYD
Hyundai (21 poin), Geely, dan Nissan (masing-masing 22 poin) juga mendapatkan nilai rendah, sementara Tesla (49 poin) dan Mercedes (51 poin) berada jauh di atas. Meskipun demikian, Amnesty menyebut bahwa skor 51 Mercedes masih belum memenuhi standar yang cukup, dengan minimal 68 poin dianggap sebagai komitmen yang memadai terhadap isu hak asasi manusia.
Meskipun EV tidak menghasilkan emisi gas buang, baterainya membutuhkan sejumlah besar mineral seperti litium, nikel, dan kobalt. Amnesty menyoroti bahwa industri penambangan kobalt rentan terhadap pelanggaran hak pekerja, termasuk eksploitasi anak-anak di negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, yang menyumbang 25% dari pasokan kobalt dunia.
BYD mendapat skor rendah karena menolak mengungkapkan informasi tentang smelter, refiner, dan tambang yang memasok mineral mereka. Geely, Hyundai, Mitsubishi, dan GM juga dikritik karena kurangnya transparansi, sementara merek dengan peringkat tertinggi dinilai mampu memetakan rantai pasokan mereka.