Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Resmi Dibuka

Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Resmi DibukaPosko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Resmi Dibuka (Dephub)

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana secara resmi membuka Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Rabu pagi (18/12). Pada acara tersebut, Wamenhub juga memimpin rapat koordinasi posko yang dihadiri oleh perwakilan unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan serta berbagai instansi lintas sektoral di seluruh Indonesia.

Dilansir dephub, Wamenhub Suntana menyampaikan bahwa posko ini didirikan untuk memastikan kelancaran pengaturan lalu lintas dan transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Selain itu, posko berfungsi sebagai pusat koordinasi antara instansi terkait dan pihak lain yang terlibat, seperti asosiasi serta lembaga masyarakat.

Posko akan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, dan akan ditutup pada 6 Januari 2025. “Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui koordinasi yang baik dan kerja sama antar instansi. Presiden juga meminta antisipasi terhadap potensi bencana di tengah musim penghujan,” ujar Wamenhub.

Mobilitas Natal dan Tahun Baru

Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai kebijakan mobilitas untuk periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025 yang mencakup seluruh moda transportasi—darat, laut, udara, dan kereta api. Sarana dan prasarana transportasi di seluruh Indonesia telah dipastikan siap, termasuk penyediaan cadangan armada sesuai kebutuhan. Ramp check dilakukan untuk memastikan kelaikan operasional kendaraan. Pembatasan angkutan barang tertentu juga diterapkan selama puncak arus mudik dan balik, kecuali untuk logistik bahan pokok.

Wamenhub menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan semua pemangku kepentingan serta sosialisasi kepada petugas dan masyarakat mengenai kebijakan layanan transportasi, keselamatan, keamanan, dan antisipasi cuaca buruk. “Pengawasan harus dilakukan tegas namun humanis, dengan komunikasi publik yang logis agar kebijakan dapat dipahami dan diterima masyarakat,” tambahnya.

Posko ini dilengkapi dengan fasilitas Command Center yang memungkinkan koordinasi daring dengan petugas di lapangan dari berbagai daerah. Sistem ini juga memantau arus penumpang di 113 terminal, 23 pelabuhan penyeberangan, 264 pelabuhan laut, 56 bandara, 450 stasiun kereta api, 42 gerbang tol, dan 48 ruas jalan arteri di Jabodetabek, serta menerima laporan dari berbagai instansi. Masyarakat dapat memantau informasi melalui situs web resmi: mudik.kemenhub.go.id.

Instansi yang berpartisipasi dalam posko meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Korlantas POLRI, BASARNAS, BMKG, KNKT, PT Jasa Marga, Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT KCIC, PT PELNI, PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/AirNav, Senkom Mitra Polri, RAPI, dan ORARI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *